MAKALAH "PENGARUH UNDANG–UNDANG PERS TERHADAP KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT"

MAKALAH

PENGARUH UNDANG–UNDANG PERS

TERHADAP KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Disusun oleh :

Wahyu Purnomo

11010111120018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS HUKUM

2012

PENGARUH UNDANG–UNDANG PERS

TERHADAP KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

A.    PENDAHULUAN

Setiap menusia di muka bumi ini mempunyai hak asasi manusia yang dibawanya sejak lahir dan berakhir ketika dia meninggal dunia. Manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa manusia lain, mempunyai kewajiban untuk saling menghormati hak-hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Negara sebagai organisasi masyarakat harus menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya. Setiap konstitusi sebagai hukum dasar berdirinya suatu Negara, wajib mencantumkan hak asasi manusia didalamnya, sehingga diharapkan tidak ada penindasan yang dilakukan oleh penguasa negara kepada rakyat. Agar terwujud ketertiban dalam pelaksanaannya dibuatlah Undang-Undang yang mengatur spesifik hak-hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi tertulis, telah dicantumkan hak asasi manusia didalamnya. Bahkan terdapat bab khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari 28A sampai 28J. Selain itu, telah diatur juga pada pasal 28 yang merupakan awal mula diletakkannya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (DPR RI, 2002:25).

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan pondasi dari semua negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat tentang hak mengemukakan pendapat di Indonesia, sebab pada dasarnya Indonesia merupakan negara demokrasi. Selain hal tersebut, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, yang dianut dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Telah di ketahui sebelumnya, hak mengemukakan pendapat telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28. Banyak cara untuk mengemukakan pendapat, dalam makalah ini, saya ingin membatasi pembahasan yaitu tentang cara mengemukakan pendapat melalui pers, yang  pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebelum disahkan undang-undang tersebut di tahun 1999, dulu juga sudah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pers, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang No. 4 Tahun 1967, Undang-Undang No. 21 Tahun 1982.

B.     PERMASALAHAN

Dalam makalah ini, saya akan mengupas tentang beberapa hal mengenai pers di Indonesia yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kebebasan mengemukakan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1.      Bagaimana peranan pers yang telah diperkuat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjamin kebebasan mengemukakan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia?

2.      Bagaimana hubungan pers dengan demokrasi di Indonesia?

C.    PEMBAHASAN

a.       Pengertian Pers

·         Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

·         Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Pers berarti:

1.      alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar

2.      alat untuk menjepit atau memadatkan

3.      surat kabar dan majalah yang berisi berita

4.      orang yang bekerja di bidang persurat kabaran

·         Menurut Oemar Seno Adji

Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan (Wikipedia, 2011:2).

·         Menurut Kustadi Suhandang

Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya (Wikipedia, 2011:2).

  

·         Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pers mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1.      Lembaga sosial

2.      Komunikasi massa

3.      Adanya kegiatan jurnalistik

4.      Berisi ide atau gagasan

5.      Terjadi komunikasi dua arah

Unsur-unsur ini dapat memperjelas gambaran kita tentang pers.

b.      Peranan pers dalam menjamin kebebasan mengemukakan pendapat

Sebelum lebih jauh membahas tentang peran pers terhadap kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia, lebih baik dilakukan pemahaman terlebih dahulu tentang konsep dasar pers. Konsep dasar pers merupakan kedudukan pers dalam masyarakat secara umum di dunia yang dapat memengaruhi aktivitas, fungsi, tujuan, kewajiban, dan muatan isi pers itu sendiri (Abrar, 2011:7). Pers meliliki empat kedudukan, yaitu:

1.      Pers berposisi sebagai media komunikasi

2.      Pers berposisi sebagai lembaga sosial

3.      Pers berposisi sebagai produk informasi berita

4.      Pers berposisi sebagai lembaga ekonomi

Dari keempat kedudukan tersebut, pers dapat mewakili hak masyarakat luas dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat. Untuk lebih jelas, disajikan secara sistematis dalam tabel dibawah ini: 

Posisi	Aktivitas	Fungsi	Tujuan	Kewajiban	Muatan
Media komunikasi	Menyalurkan informasi dari warga ke warga, dan dari warga ke negara	Mediator	Menyeimbangkan arus informasi	Tidak berpihak	Faktual
Lembaga sosial	Memberdayakan khalayak	Mengawasi, advokasi, memimpin opini publik, mendidik, dan mewariskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lain	Mencerdaskan khalayak, membela yang tertindas, mengingatkan yang berkuasa, dan mengembangkan opini publik	Mengutamakan kepentingan khalayak	Faktual
Produk informasi	Merekonstruksi-kan semua kejadian dan ide yang penting untuk khalayak	Menyediakan informasi	Menghilangkan kecemasan informasi	Melayani hak mengetahui yang dimiliki khalayak, melayani hak menyatakan pendapat yang dimiliki khalayak	Faktual
Lembaga ekonomi	Melayani pemasangan iklan	Menghibur	Menjadikan pers sebagai industri	Melayani keinginan khalayak	Faktual dan fiksi

Kebebasan pers yang dimaksud disini tidak benar-benar absolut, pers hanya dijamin benar-benar bebas dari tekanan pemerintah dan pemilik modal. Sedangkan pers masih harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pers dituntut harus mampu menyuarakan hati nurani rakyat, karena pada dasarnya pers adalah masyarakat itu sendiri yang menjelma menjadi unsur-unsur pers. Selain itu, pers juga dibatasi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah Kode Etik Jurnalistik, kedua adalah Udang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan yang ketiga adalah KUHP.

Abrar menulis dalam bukunya yang berjudul analisis pers sebagai berikut: Kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan (2011: 61).

Pembuatan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan penyokong sekaligus pembatas kebebasan pers ini dilatar belakangi oleh pemikiran bersama bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin agar dapat terwujud masyarakat Indonesia yang demokratis.

Sebagai penyokong dan pembatas kebebasan pers di Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memuat secara tegas tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers sebagai acuan atau pedoman kerja pers Indonesia. Pers Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, seperti yang tertera dalam pasal 2. Dalam pasal 3 dan pasal 4 telah ditetapkan fungsi pers Indonesia, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Dikenal tiga hak yang terdapat dalam pers Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5. Yang pertama adalah hak jawab  yang merupakan hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Kedua adalah hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya ataupun orang lain. Ketiga adalah Hak tolak yang artinya hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkap identitas dari narasumber yang harus dirahasiakan (Gandhi, 1985:79).

Sedangkan untuk peranan pers, yang merupakan penekanan khusus dalam makalah ini, diatur dalam pasal 6, yaitu :

1.      Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2.      Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan.

3.      Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

4.      Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5.      Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Mengacu dari kelima peran pers tersebut, jika pers benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kebebasan untuk mengemukakan pendapat dapat dijamin, dan dapat berdampak pada terbentuknya masyarakat Indonesia yang demokratis tetapi bertanggung jawab.

Bukti adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pers dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat terlihat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut. Tidak hanya dari pihak pers saja yang memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga mempunyai peran serta dalam kehidupan pers di Indonesia. Dengan cara memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Selain itu, masyarakt juga dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang Pers ini sudah memenuhi empat konsep dasar pers. Berdasarkan hal tersebut, pers disini telah mempunyai payung hukum yang jelas dalam menjalankan perannya menjamin kebebasan mengemukakan pendapat masyarakat Indonesia.  

c.       Teori sistem pers yang dianut oleh Indonesia

Ada enam sistem pers yang ada di dunia, yaitu Sistem Pers Otoritarian, Sistem Pers Libertarian, Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, Sistem Pers Soviet Komunis, Sistem Media Pembangunan, Sistem Media Demokratik Partisipan (Santana, 2005:221-229).

Dalam sejarah pers Indonesia, dari keenam sistem pers tersebut, semuanya pernah di terapkan di Indonesia, kecuali Sistem Pers Soviet Komunis. Pada masa kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, Indonesia menganut Sistem Media Demokratik Partisipan, dan sampai sekarang Indonesia masih tetap memakai sistem tersebut.

Yang dimaksud dengan Sistem Media Demokratik Partisipan adalah didalam kehidupan pers, tidak ada yang boleh mendominasi aktivitas, tugas, dan fungsinya. Semua pihak berhak untuk mendirikan pers sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka tidak perlu mendapat izin dari pemerintah.

d.      Pers yang Independen dan Demokrasi yang Bertanggung Jawab

Pers tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia. Pers merupakan salah satu alat yang digunakan untu mewujudkan demokrasi. Tentu demokrasi yang dicita-citakan masyarakat Indonesia adalah demokrasi yang bertanggung jawab, yaitu demokrasi yang tidak hanya mengutamakan tentang kebebasan atau hak semata, tetapi kebebasan yang didampingi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pers yang Independen, dalam hal ini berarti pers yang tidak menghakimi. Tugas pers yang Independen adalah bagaimana pers menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan yang sesuai dengan fungsinya, fakta-fakta yang ada serta tidak bersifat provokatif maupun mengarahkan pemikiran publik untuk tujuan-tujuan maupun kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pemikiran dan mengeluarkan pendapatnya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Di Indonesia, dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang Pers, sudah sangat baik dalam mengarahkan pers Indonesia untuk menjadi pers yang independen. Bisa kita lihat dalam pasal 15, telah diatur tentang sebuah dewan pemantau pers Indonesia yang sifatnya Independen. Jika peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka secara otomatis demokrasi yang bertanggung jawab akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D.    SIMPULAN

Dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang Pers, yang merupakan penyokong kekuatan dan pembatas kehidupan pers Indonesia, harusnya mampu menjamin masyarakat dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat. Karena telah jelas didalamnya diterangkan bahwa peranan pers adalah sebagai wakil dan media masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Mulai dari penyediaan informasi, pendidikan, memberikan pengetahuan, menampung aspirasi masyarakat, sampai dengan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, tidak sepenuhnya kebebasan itu diwakilkan kepada pers, masyarakat juga dituntut berperan aktif untuk membangun konsep pemikiran dan solusi permasalahan bangsa. Hal itu dimaksudkan agar cita-cita bangsa untuk menjadi negara demokrasi yang bertanggung jawab dapat terwujud. Sejalan dengan itu, pers Indonesia juga harus mampu menjadi Independen agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Jika berbicara tentang bagaimana seharusnya pers Indonesia kedepan, maka yang harus dilakukan oleh pers, pemerintah, pemilik modal dan masyarakat adalah melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang Pers secra tertib sesuai dengan tugas masing-masing.

E.     DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Ana Nadya. 2011. Analisis Pers. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Hasil Amandemen Tahun 2002. Solo: Sendang Ilmu.

Gandhi, M. L. 1985. Undang-Undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjelasannya. Jakarta: Rajawali Pers.

HOP Itjen Dep. Kimpraswil. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 1999. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

Mintaroem, Haryono. 2011. Kebebasan Pers Bentuk Hak Asasi Manusia. Surabaya Pagi Online (8 Feb 2011). http://www.surabayapagi.com/index.php.

________________ . 2011. UU Pers Sejalan yang Disyaratkan UUD 1945. Surabaya Pagi Online (9 Feb 2011). http://www.surabayapagi.com/index.php.

Santana, Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wikipedia. 2011. Media Massa. http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa

KEJAR IMPIAN JADI UNIVERSITAS RISET WUJUDKAN DI TAHUN 2020 Part. 1

Bukan hal yang tidak mungkin Universitas Diponegoro pada tahun 2020 benar-benar mewujudkan ambisinya untuk menjadi universitas riset di Indonesia, meski tidak mudah, peluang itu maih ada.

Sebagian besar dari kita (mahasiswa Undip) pasti telah mendengar tentang program jangka panjang Universitas Diponegoro yaitu menjadikan Undip sebagai Universitas Riset di Indonesia. Sejak awal PMB pun telah gencar digemborkan tentang hal tersebut. Berbagai sosialisasi telah dilakukan oleh pihak rektorat untuk memublikasikan program yang ditargetkan akan menjadi kenyataan di tahun 2020 tersebut, kepada para mahasiswa baru yang sejatinya pemegang peran yang tidak kalah penting untuk merealisasikan impian tersebut.

Program Undip Universitas Riset bukanlah hal baru lagi, sejak rektor lama, sebelum Bapak Prof. Sudarto, P.Hd, sudah mulai dirintis dan ditargetkan akan benar-benar diwujudkan pada tahun 2020. Tetapi pengetahuan kita sebagai mahasiswa Undip terutama mahasiswa baru, masih dapat dibilang kurang akan informasi tersebut. Sebelum kita berkarya, dalam rangka partisipasi aktif untuk mewujudkan Undip Universitas Riset, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan riset yang ada di Undip. Ada sebuah statement yang menurut saya sangat pas dan cocok untuk mendongkrak program Undip Universitas Riset tersebut, yaitu  “Jangan ngaku anak Undip kalo gak paham tentang riset”. Jadi, merupakan hal yang penting sekali bagi kita yang ngaku mahasiswa Undip untuk memperluas pengetahuan tentang riset khususnya yang ada di kampus kita tercinta ini.

Para mahasiswa baru pasti masih sering bertanya-tanya tentang riset, karena pada dasarnya pengetahuan tentang riset mereka berbeda-beda. Hal ini mungkin dikarenakan mereka belum biasa dengan hal-hal yang berbau riset di SMAnya dahulu. Kalau kita buka-buka kamus nih, riset diartikan sebagai sebuah penelitian secara bersistem, kritis dan ilmiah untuk menciptakan suatu hal baru maupun inovasi. Nah, kalau begitu bagaimana sih riset Undip itu?

Riset Undip merupakan suatu produk penelitian atau karya ilmiah unggulan yang dicanangkan oleh Universitas yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya program 2020 itu bukan hanya dilihat dari segi kuantitasnya saja, tetapi lebih menekankan kepada kualitas dari riset itu sendiri. Yang dimaksud dengan riset berkualitas adalah dimana produk riset tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tidak sekedar sebuah tulisan ilmiah belaka tanpa ada nilai praktis, ekonomi maupun sosialnya.

Program Undip Universitas Riset ini harus lebih disosialisasikan lagi. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Menteri Riset BEM KM Undip, Zainuddin Anshori, menurut dia program Undip Universitas Riset tersebut merupakan program yang sangat bagus. Melihat potensi yang ada di Undip sendiri, program tersebut memang sangat mungkin dapat direalisasikan. Dari segi SDM akademisi Undip dapat dibilang sangat mumpuni. Tidak hanya itu, dukungan dari sarana prasarana juga menjadi faktor yang berpengaruh didalamnya, tidak kalah pentingnya juga mengenai hal pendanaan untuk membuat sebuah riset.

Memang tidak dapat dipungkiri, meski beberapa faktor pendukung sebagian telah terpenuhi, ternyata tetap tidak menjadikan program tersebut berjalan dengan mulus. Masih ada kendala yang dihadapi, utamanya adalah mengenai tentang sistem riset Undip itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Zay sapaan akrab pria kelahiran Pontianak ini, bahwa Undip harus menyiapkan sistem yang matang untuk mewujudkan impiannya menjadi universitas riset, tanpa itu Undip Universitas Riset mungkin hanya sebatas mimpi saja. “karena di Undip ini setiap fakultas mempunyai lembaga riset sendiri-sendiri, harusnya kita mempunyai sistem yang dapat mengatur hubungan antara lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan kesinergisan dan persamaan visi atau tujuan kemana riset Undip akan dibawa kedepannya” tambah Menteri Riset BEM KM ini. Meski sekarang ini sudah terbukti bahwa tidak sedikit prestasi yang diraih riset Undip, menurut pria kelahiran 12 Februari 1991 ini hal tersebut masih kurang memuaskan. Pasalnya prestasi-prestasi yang diraih bukan karena adanya system yang baik, melainkan dari kemampuan individunya saja. Jika individu-individu yang hebat tersebut berada dalam lingkungan system yang baik, pasti hasilnya akan lebih dari sekarang ini.

Mas Zay yang merupakan aktivis Teknik Mesin Undip ini juga menyinggung perihal pergantian rektor yang mengakibatkan pergantian kebijakan pula. Arah Undip sekarang lebih condong ke Undip Rumah kita, bukan lagi berkiblat kepada Undip Universitas Riset. Hal ini juga merupakan suatu hambatan yang sangat berarti menurut dia, karena dengan adanya program atau citra lain dari Undip tersebut, dapat menjadikan penurunan sosialisasi tentang program sebelumnya. “Bagaimana mungkin kita dapat maksimal untuk mewujudkan program utama Undip di tahun 2020 mendatang, jika ditumpuk dengan program lain” jelasnya saat diwawancarai kemarin (28/11/2011). Memang benar, menjadi sebuah permasalahan yang berarti ketika mahasiswa baru tahun 2011 ini menjadi tidak tahu banyak tentang Undip Universitas Riset yang pada akhirnya berakibat pada kurangnya produktivitas dari riset yang ada di Undip.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Mas Zay, di Undip terdapat dua kubuh riset yaitu riset dosen dan riset mahasiswa. Untuk riset dosen sudah mempunyai system yang bagus dengan wadah LPPM sedangkan riset mahasiswa masih dapat dibilang jalan sendiri-sendiri oleh lembaga riset fakultas masing-masing. “Hal inilah yang membuat riset Undip kurang adanya kesatuan, karena langkah kita tidak sama, masih terkotak-kotak oleh kepentingan fakultas masing-masing” ujarnya. Hal ini perlu terobosan baru, Lingkaran Riset Mahasiswa Undip sebagai kesatuan riset mahasiswa yang ada di Undip haruslah diperjelas perannya serta di tuntut untuk mampu mempersatukan lembaga riset di sebelas fakultas yang ada di Undip.

Lain halnya dengan salah satu aktivis riset di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Muhammad Nurul Huda, yang berpendapat lain tentang hal ini. Dia berpendapat bahwa dengan adanya fariasi di setiap fakultas itulah yang dapat membuat riset Undip lebih berwarna, tidak perlu mempersatukan semua lembaga-lembaga riset di setiap fakultas, karena justru hal tersebut dapat menghambat kreatifitas dari para mahasiswa. “Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana Lingkaran Riset Mahasiswa Undip ini dapat menjadi jembatan bagi lembaga riset di fakultas-fakultas agar mendapatkan link baik dari pihak swasta maupun dinas!” terang mantan anggota LSI itu. Dia juga memaparkan bahwa masalah utama bukan pada perbedaan arahan riset, karena memang setiap fakultas itu mempunyai cirri khas tersendiri dan tidak dapat dipaksakan untuk selalu berjalan pada rel. “Saya tidak setuju jika gerakan riset di fakultas harus dibatasi, pembenahan system boleh-boleh saja, asalkan tidak mempersempit langkah” tegasnya.

Dari Kementerian Riset BEM KM Undip sendiri sudah menyiapkan suatu acara untuk mewujudkan tujuannya mempersatukan semua lembaga riset yang ada di fakultas-fakultas Undip. Yaitu dengan mengadakan acara Konverensi Mahasiswa Riset Undip, acara ini sebelumnya belum pernah ada. Saat ini acara tersebut sudah pada tahapan pembahasan teknis acara serta konsepnya yang telah digodok oleh Kementerian Riset dan Kementerian Pengabdian Masyarakat BEM KM Undip. Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Januari 2012 nanti. Yang menargetkan kedatangan seluruh delegasi dari sebelas fakultas dan dari pihak Lembaga Riset Mahasiswa Undip serta tambahan dari UKM Riset and Bisnis sebagai penyeimbang untuk tujuan utama yaitu menyamakan langkah riset mahasiswa Undip. Hal ini merupakan langkah awal untuk meraih impian Undip menjadi Universitas Riset sekaligus merupakan solusi nyata yang ditawarkan oleh BEM KM khususnya Kementerian Riset untuk menggapai impian tersebut. Dengan diadakannya acara tersebut, diharapkan dapat menciptakan kesinergisan serta persamaan persepsi tentang riset Undip yang disesuaikan dengan citra alumni almamater Undip yang COMPLETE (Communicator Professional Educator Thinker and Entrepreneur) sebagai acuan yang menjiwai riset Undip. [wepe2113]